JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya gagasan tentang perlunya anggaran untuk masing-masing anggota DPR sebesar Rp 15 miliar dianggap semakin menunjukkan arogansi anggota DPR. Golkar yang mewacanakan hal ini dinilai hanya berupaya mencari sensasi dan popularitas dari masyarakat konstituennya.
"Golkar hanya mencari sensasi dan popularitas saja. Dana Rp 15 miliar ini dikemas seolah-olah demi kepentingan masyarakat padahal jelas ada kepentingan DPR," kata Peneliti Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICH) Abdullah Dahlan dalam jumpa pers di Kantor ICW, Minggu (6/6/2010).
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut, sejumlah elemen LSM antara lain Transparency International Indonesia (TII), dan Indonesia Budget Center (IBC).
Abdullah menganggap, alokasi dana semacam ini merupakan bentuk pembajakan anggota DPR untuk melakukan fungsi eksekutif. "DPR bukan lembaga eksekutif, ketika dana ini didistribusikan ini akan sulit dikontrol ketika dana ini didistribusikan. Ini adalah pola pembajakan DPR yang mau populis tapi menggunakan anggaran negara," terangnya.
Seharusnya, menurut Abdullah, jika anggota DPR serius ingin memperjuangkan dapilnya, maka prosesnya adalah dengan terus konsisten berjuang melalui fungsi legislatifnya.
"Mereka yang harusnya tahu kebutuhan daerah, itu yang harus diperjuangkan. Bukan dengan menerjemahkan versi DPR sendiri," tegasnya.
Pendapat senada disampaikan peneliti IBC Hari Yulianto. Dia mengatakan, anggota dewan tentu memahami aspirasi masyarakat di masing-masing dapilnya, namun realisasi dari kebijakannya tidak mesti dengan dengan adanya gelontoran dana langsung kepada anggota dewan.
"Harus dengan pembuatan kebijakan. Eksekusi programnya tetap harus dijalankan oleh pemerintah," tandasnya.
Golkar cukup kontroversial bro :) Ayo Maju GOLKAR !
BalasHapus