Rumah Sakit Swasta Abaikan Pasien Miskin

Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegur sejumlah rumah sakit swasta yang mengabaikan pasien miskin. Soalnya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 sudah mewajibkan setiap rumah sakit menyediakan 10 persen tempat tidur untuk mereka.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr Retni Yonti, di Bekasi, Minggu (23/5/2010), mengatakan, dari 31 ruamh sakit swasta di Bekasi, ada beberapa yang melanggar peraturan daerah itu. Ia tidak bersedia menyebutkan beberapa RS swasta tersebut.

Ia mengatakan, nilai tunggakan pembayaran biaya perawatan dari pasien di rumah sakit swasta cukup besar, dan itu bisa dikompensasikan sebagai 10 persen dari tempat tidur untuk pasien miskin.

Menurut dia, pasien yang berobat ke rumah sakit swasta tetapi tidak mampu membayar, jumlahnya juga banyak. Begitu pula dengan pasien umum yang saat pembayaran tidak mampu membayar penuh, sehingga disubsidi.

Ia mengatakan, kuota 10 persen itu tidak perlu diumumkan, karena siapa pun tidak berharap sakit, dan memanfaatkan kuota itu.

Sementara itu, Sekretaris Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi menyebutkan, 272.578 warga kurang mampu di daerah ini selama 2010 mendapatkan jaminan kesehatan berupa pengobatan gratis.

Mereka terdiri dari 155.488 jiwa yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan 117.090 jiwa melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pada 2010 melalui APBD Kota Bekasi telah dialokasikan dana Rp 5,73 miliar untuk program tersebut, atau meningkat dibanding 2009 sebesar Rp 2,71 miliar.

Sedangkan anggaran Jamkesmas yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi melalui Puskesmas sebesar Rp 22,99 miliar.

Anggaran tersebut belum termasuk dana sebesar Rp 1,3 miliar tagihan Jamkesmas yang diserap rumah sakit umum daerah (RSUD) periode Januari-Pebruari 2010.

Ia mengatakan, pemkot menyiapkan dana untuk membantu biaya pengobatan setiap warga sebesar Rp 50.000, dan bagi mereka yang tidak sakit, dananya disubsidikan kepada pasien yang memerlukan biaya pengobatan.

Menurut dia, setiap peserta Jamkesda didata melalui perangkat kelurahan dan RT, kemudian mereka diberi kartu. "Program Jamkesda yang didanai APBD tersebut sudah jalan. Nantinya pihak rumah sakit akan menagih biaya itu ke pemerintah kota atas jasa yang diberikan kepada warga yang kurang mampu ekonominya yang mendapatkan pelayanan kesehatan," katanya.

Tulisan Di Atas Boleh Di Copy Dan Paste.Tulis Asal NaraSumber..


Ditulis Oleh : Fauzi Akbar // Minggu, Mei 23, 2010
Kategori:

0 komentar:

Posting Komentar